M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Walaupun Indonesia menerapkan politik bebas dan aktif nyatanya tetap berpolitik pasif dalam menangani masalah perbatasan dengan negara tetangga. Pemerintah didesak agar menerapkan politik diplomasi yang agresif. Peran diplomasi agresif ini sangat penting untuk menghadapi persoalan terkait perbatasan Singapura dan Malaysia yang kerap terjadi seperti pembalakan liar, pencurian ikan, rebutan Blok Ambalat dan penjualan pasir. "Saat ini bagaimana kita bisa menjadikan diplomasi sebagai senjata. Misalnya dalam kasus Ambalat dengan menyiapkan para pengacara ahli dan membawa persoalan itu ke Mahkamah Internasional, kalau perlu sewa dari asing," kata Gubernur Lemhannas Muladi di Kantor Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (13/3/2007). Selain menerapkan diplomasi yang agresif, pemerintah juga harus menerapkan sanksi hukum yang tegas kepada aparatnya yang terlibat aktivitas ilegal yang menguntungkan negara lain. Muladi juga menyinggung aksi provokasi negara tetangga karena mereka mengetaui kekuatan dan kemampuan peralatan TNI yang tertinggal. "Untuk itu DPR jangan pernah ragu untuk memberi anggaran yang besar untuk memperkuat TNI. Malu kita hadapi Singapura dan Malaysia kalau terus seperti ini," ujar Muladi. (mar/nrl)
http://www.detiknews.com/read/2007/03/13/135403/753567/10/hadapi-isu-perbatasan-pemerintah-jangan-pakai-politik-pasif